UU Gerakan Pramuka ( UU No 12 Tahun 2010)

UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk 

oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan 

kepramukaan. 

2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif 

dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan 

Satya Pramuka dan Darma Pramuka. 

3. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan 

dengan pramuka. 

4. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan 

kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia 

pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-

nilai kepramukaan. 

5. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan 

organisasi terdepan penyelenggara pendidikan 

kepramukaan.

6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah 

satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan 

memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga 

pendidik kepramukaan. 

7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi 

penyelenggara pendidikan kepramukaan yang 

berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.

8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi 

penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta 

didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang 

tertentu.

9. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi 

anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan 

pramuka.

10. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan 

pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap 

tingkatan wilayah.

11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan 

bimbingan kepada satuan organisasi gerakan 

pramuka.

12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan 

pemuda.